Bidang Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

  • Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
    Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruaang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  • Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
    Kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya mewujudkan pola ruang di Kota Sukabumi yaitu dengan mengeluarkan Surat Kesesuaian Rencana Kota bagi pemangku kepentingan (stakeholders) yang berada di Kota Sukabumi. SKRK ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh pengembang.
    Berdasarkan data yang masuk pada tahun 2017, surat permohonan SKRK sebanyak 60 SKRK yang diizinkan dan 2 SKRK yang tidak diizinkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Surat permohonan SKRK dan Nomor SKRK Tahun 2017.
    2 SKRK yang tidak diizinkan karena :

    • Merupakan Kawasan pertanian, yang letaknya di Kelurahan Karangtengah (Perda RTRW Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011)
    • Pemohon mengajukan perumahan, namun merupakan kavling-kavling atau LISIBA (Lingkungan Siap bangun). (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
  • Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
    Adanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah jika adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan rencana tata ruang. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 yang menyatakan bahwa arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi.
    Berdasarkan data hasil pengendalian, sebanyak 28 % yang melanggar. Pelanggaran tersebut bukan ke tata ruangan, tetapi lebih ke teknis, seperti melanggar Garis sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Sungai, tidak ada SKRK dan pengajuan siteplan. Dalam satu teguran terdapat beberapa pelanggaran, mulai dari melanggar SGB, SGJ, GSS dan RTH kurang dari 10% dari luas lahan.